PEKANBARU, KitaRiau.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar acara Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP), Ahad (27/10).
Apresiasi itu diberikan kepada para aparat daerah yang berhasil mendorong warganya untuk patuh membayar PBB-P2 dengan tepat waktu. Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dalam pidatonya, menegaskan komitmen Pemko Pekanbaru untuk mengoptimalkan pelayanan pajak yang akuntabel dan transparan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada acara tersebut, Pj Walikota Pekanbaru memberikan penghargaan kepada camat, lurah, dan 15 ketua RW berprestasi.
Risnandar mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam sosialisasi kepatuhan pajak kepada masyarakat.
“Keberhasilan suatu daerah otonom tidak hanya diukur dari kemandirian, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kami ingin mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang mandiri,” ungkapnya.
Dalam acara itu juga Risnandar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pekanbaru yang telah membayar PBB-P2 dengan patuh. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pajak.
Lebih jauh disebutkan, akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak adalah kunci untuk mempertahankan dukungan masyarakat dalam pembangunan kota.
“Pemerintah yang baik harus mampu mengelola pajak dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Kami berkomitmen memastikan dana pajak dikelola sesuai prinsip akuntabilitas agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari pajak yang dibayarkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Pj Walikota didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan.
Alek menjelaskan, Pemko Pekanbaru serius meningkatkan PAD sebagai bagian dari desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, terutama dalam meningkatkan PAD.
“Pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar di Pekanbaru, mencapai Rp 838,721 miliar atau 82,38 persen dari total target PAD 2023 yang diproyeksikan sebesar Rp 1,018 triliun. Kontribusi pajak daerah jauh melampaui sektor-sektor lainnya,” terang Akek.
Pemko Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal, yang terlihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan. Saat ini, indeks kemandirian fiskal Pekanbaru mencapai 35,16 persen, menunjukkan kinerja positif dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
“Pekanbaru terus bergerak menuju kemandirian fiskal dengan target indeks di atas 50 persen. Kami bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” kata Alek.
Dari penerimaan pajak daerah, Pemko Pekanbaru mencatat realisasi pajak mencapai Rp 692 miliar per 24 Oktober 2024 atau meningkat Rp 42 miliar dari tahun sebelumnya. Khusus untuk PBB-P2, capaian hingga Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 162 miliar atau naik Rp 20 miliar atau 14 persen dari tahun lalu.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Pekanbaru menggelar program Gebyar Undian PBB-P2 Berhadiah yang menawarkan hadiah, seperti umrah, sepeda motor, sepeda, lemari es, mesin cuci, televisi, dan blender, bagi wajib pajak yang taat. Bapenda juga memberikan insentif bagi kecamatan dan kelurahan dengan capaian realisasi PBB-P2 terbaik. Kecamatan Marpoyan Damai berhasil mencapai realisasi tertinggi di tingkat kecamatan, sementara penghargaan di tingkat kelurahan diberikan kepada Kelurahan Industri Tenayan.
Selain itu, Pemko Pekanbaru telah menerbitkan dua regulasi turunan yang mewajibkan pelunasan PBB-P2 dalam setiap layanan administrasi pemerintah, dengan camat dan lurah sebagai pengawas utama. Bukti pelunasan PBB kini menjadi syarat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru.
