BENGKALIS, Desakan keras dilayangkan media terkemuka Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, Selasa (13/5/25).
Media tersebut menuntut segera realisasi pembayaran kerjasama publikasi tahun anggaran 2025.
Direktur PJC Bengkalis, Romi menyebut, hingga pertengahan Mei 2025, belum satu pun tagihan media dibayarkan.
Padahal menurutnya, media memiliki peran penting menyampaikan capaian dan program kerja pemerintah kepada khalayak.
“Dari Januari sampai Mei, tak ada pembayaran yang masuk. Padahal kami ini mitra strategis pemerintah, termasuk Bupati Kasmarni. Kenapa justru kami yang tidak diprioritaskan..?,” ujarnya.
Romi menyoroti pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ratusan miliar rupiah begitu cepat terealisasi, sementara tagihan media ratusan juta rupiah justru ditunda tanpa kejelasan.
“Profesi wartawan dianggap tidak penting oleh Kadiskominfo, Kepala BPKAD, atau bahkan Sekwan DPRD? Jangan sampai persepsi semacam itu berkembang di lapangan,” tambahnya.
Romi menekankan bahwa idealnya pembayaran dilakukan rutin setiap bulan atau maksimal dua bulan sekali. Media massa membutuhkan dana operasional untuk bertahan, sementara para wartawan juga berhak menerima gaji dan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu.
“Sudah banyak rekan wartawan dan pemilik media yang mengeluh karena belum bisa menggaji karyawan. Ini bukan hal sepele, ini soal keberlangsungan hidup mereka,” tutur Romi.
Disebutkan lebih lanjut, PJC berharap Diskominfotik dan BPKAD menunjukkan komitmen konkret dengan segera menyalurkan pembayaran pada bulan ini. Kedepan, ia mendorong adanya sistem pembayaran yang lebih teratur, profesional, dan transparan.
“Jika media dan wartawan lemah dari sisi finansial, maka fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi publik pun akan terganggu. Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal keberlanjutan demokrasi dan keterbukaan informasi,” katanya.
